At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
At-Tafakur: Journal of Sharīʿah and Legal Sciences (e-ISSN: 3089-1477) is a high-quality research journal dedicated to the advancement of scholarship in the fields of Islamic law and legal studies. The journal is published by the Islamic Family Law Study Programme, Department of Sharīʿah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Az-Zain Sampang, and serves as a platform for researchers, academics, and legal practitioners to disseminate research findings and progressive, reflective scholarship. The journal is published biannually, in March and August, and aims to provide a reputable academic platform for the scholarly community and legal practitioners. At-Tafakur is committed to promoting and disseminating knowledge that contributes to the development of both the theory and practice of Islamic law and law in general. The focus and scope of the journal include legal studies, Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic economic law, constitutional law, Islamic law and gender, Islamic law and society, as well as Islamic law and politics.
Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang
Transformasi Strategi Penyuluhan Agama Islam oleh KUA Mojo dalam Penguatan Literasi Hukum Keluarga Islam Lintas Usia di Desa Blimbing
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi strategi penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mojo dalam memperkuat literasi hukum keluarga Islam lintas usia di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Permasalahan penelitian difokuskan pada dua hal, yaitu bentuk transformasi strategi penyuluhan agama Islam dan implikasinya terhadap peningkatan pemahaman serta kesadaran hukum keluarga Islam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi strategi penyuluhan dari pendekatan normatif menuju pendekatan kontekstual, dialogis, dan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas sosialisasi hukum keluarga Islam. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman normatif masyarakat mengenai hukum keluarga Islam, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum lintas usia yang tercermin dalam sikap kehati-hatian dalam berkeluarga, kecenderungan menyelesaikan konflik secara musyawarah, serta meningkatnya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam keluarga. Dengan demikian, penyuluhan agama Islam berperan strategis dalam membentuk budaya hukum keluarga Islam dan memperkuat ketahanan keluarga di tingkat lokal.
Copyright (c) 2025 At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Disharmonisasi Hukum Waris Beda Agama Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018
Studi ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 331/K/Ag/2018, yang mengabulkan warisan melalui wasiat wajib kepada suami non-Muslim dari istri Muslim yang telah meninggal, bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mengatur ahli waris Muslim. Studi ini menganalisis alasan para hakim dan memberikan tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut. Jenis penelitian ini berbentuk jenis penelitian normatif dengan pendekatan komprasasi hukum dan perundang-undangan dengan sumber primer berupa putusan MA dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dilengkapi dengan sumber sekunder seperti buku dan jurnal. Data dikumpulkan melalui literatur relevan dan dianalisis menggunakan analisis konten. Temuan menunjukkan: (1) MA membenarkan putusannya berdasarkan hubungan harmonis dan penuh kasih sayang antara istri (ahli waris) dan suami (tergugat) selama pernikahan mereka. (2) Dari perspektif hukum Islam, keputusan untuk memberikan warisan wajib kepada suami non-Muslim dianggap tidak tepat. KHI dan yurisprudensi Islam yang berlaku secara eksplisit mensyaratkan keyakinan Islam untuk hak waris, dan mekanisme warisan wajib tidak dimaksudkan untuk mengelak dari larangan agama ini bagi ahli waris non-Muslim. Studi ini menyimpulkan bahwa putusan MA bertentangan dengan prinsip-prinsip waris Islam yang telah ditetapkan.
Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Indonesia: Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Industri halal di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halalan thayyiban. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewajiban sertifikasi halal diperluas hingga mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi UMKM, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaannya, khususnya dalam aspek prosedur, pembiayaan, dan perlindungan hukum. Tujuannya adalah menganalisis substansi hukum dan implementasi sertifikasi halal pasca UU Cipta Kerja, sekaligus mengevaluasinya berdasarkan prinsip ‘adl, taysir, dan raf’ al-haraj. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Produk Halal, khususnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 39 Tahun 2021, serta kajian literatur hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah menetapkan mekanisme sertifikasi halal, kepastian hukum di lapangan belum optimal akibat keterbatasan pendamping, rendahnya literasi hukum, dan hambatan administratif. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan sertifikasi halal belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan, sehingga perlu perbaikan prosedur, perluasan pendampingan, dan sosialisasi yang lebih inklusif.
Kajian Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hadhanah Anak Belum Mumayyiz: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA. Pbr
Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr yang memberikan hak asuh anak kepada bapak, hal ini bertentangan dengan hadits dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan ibu sebagai pihak paling berhak selama belum menikah kembali dan anak belum mumayyiz (12 tahun). Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim dengan perspektif Maqashid Syari’ah terhadap putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan normatif dengan sumber primer putusan pengadilan dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan bacaan terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutuskan hak asuh kepada bapak dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak dari aspek agama, perkembangan fisik, pendidikan, dan psikologi. Dari perspektif Maqashid Syari’ah, putusan ini dianggap tepat karena bertujuan menjaga kepentingan terbaik anak (hifzh al-nasl) sesuai tujuan syariat. Meskipun KHI dan hadits mengutamakan ibu, hakim menilai konteks spesifik kasus lebih menguntungkan anak jika diasuh bapak. Kesimpulannya, pertimbangan hakim didasarkan pada analisis mendalam mengenai kemaslahatan anak dan putusan tersebut sejalan dengan Maqashid Syari’ah yang menekankan kesejahteraan anak sebagai prioritas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan kontekstual dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak.
Implementasi Mediasi Penal Pada Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam di Polres Bone
Penelitian ini mengkaji implementasi mediasi penal dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Bone berdasarkan prinsip Restoratif Justice dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kasus KDRT dan kebutuhan pendekatan penyelesaian yang memprioritaskan keadilan substantif dan perlindungan korban. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam kasus KDRT di Polres Bone serta bagaimana relevansinya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Polres Bone, yang memadukan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk membandingkan temuan lapangan dengan norma hukum positif dan prinsip keadilan. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal telah mengacu pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, namun belum optimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti islah dan keadilan. Proses mediasi cenderung bersifat formal administratif, belum menyentuh substansi perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, perlu penguatan nilai spiritual dan budaya lokal dalam mekanisme mediasi melalui pelibatan tokoh agama dan pendekatan islami yang berpihak pada korban.
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ijon Petani Sawah di Desa Siru, Nusa Tenggara Timur
Penelitian ini membahas praktik transaksi ijon yang terjadi di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, serta sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan atau diabaikan dalam praktik tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara praktik ijon dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis realitas praktik ijon dan mengkaji penerapannya dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian praktik ijon dengan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijon di Desa Siru masih didominasi oleh sistem yang merugikan petani, seperti bunga tinggi dan ketidakjelasan akad, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap larangan riba. Meski demikian, terdapat upaya perubahan melalui peran pesantren dan koperasi dalam menyediakan pembiayaan syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang mendorong penerapan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh.
Kedudukan Kesepakatan Perdamaian Yang Tidak Dicantumkan Dalam Amar Putusan Perceraian: Studi Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit
Mediasi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa apabila mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib mencantumkan kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Namun, dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, meskipun mediasi dinyatakan berhasil sebagian, kesepakatan yang dicapai tidak dimuat dalam amar putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kesepakatan perdamaian menurut ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 serta mengkaji akibat hukumnya apabila tidak dicantumkan dalam amar putusan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui studi terhadap putusan dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya hasil kesepakatan perdamaian sebagian merupakan bentuk pelanggaran prosedural yang dapat menimbulkan cacat formil, ketidakpastian hukum, dan melemahkan kekuatan eksekutorial dari kesepakatan yang telah tercapai. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan. Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, dan Van Apeldoorn, pencantuman hasil mediasi dalam amar putusan merupakan langkah esensial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam penyelesaian sengketa secara damai.
Studi Komparatif Politik Islam: Legitimasi Kekuasaan dan Negara dari Khilafah Klasik Hingga Modernitas Sekuler
Politik Islam telah mengalami transformasi signifikan dari era khilafah klasik yang berlandaskan mandat ilahi dan konsensus umat menuju era modernitas sekuler yang menekankan kedaulatan rakyat dan negara bangsa. Pergeseran ini menimbulkan tantangan mendasar terkait legitimasi kekuasaan dan konfigurasi negara dalam konteks sosial-politik yang berubah secara drastis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif mengenai legitimasi kekuasaan dan konfigurasi negara dalam politik Islam dari masa khilafah klasik hingga modernitas sekuler serta mengevaluasi relevansi nilai-nilai klasik tersebut dalam sistem politik kontemporer yang demokratis dan sekuler. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian literatur dan dokumen hukum serta analisis kritis atas sumber-sumber hukum Islam dan regulasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan pada khilafah klasik bersumber dari agama dan konsensus yang bersifat teokratis-politik, namun dalam praktiknya mengalami deformasi politik yang mengarah pada otoritarianisme dinasti. Di era modern, negara Islam mengadopsi model sekuler yang memisahkan fungsi agama dan negara untuk mengakomodasi pluralitas dan demokrasi, sambil tetap menjaga nilai-nilai moral Islam seperti keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan dalam sistem politik Islam kontemporer sebaiknya mengintegrasikan prinsip syariat dengan mekanisme demokrasi dan konstitusionalisme agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Politik Islam; Legitimasi Kekuasaan; Khilafah Klasik; Khilafah Modern
Pro-Kontra Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Aturan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi
Pernikahan merupakan suatu akat yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan kata nikah, tazwij atau kata lain yang maknanya sepadan, dalam pelaksanaan Pernikahan, Islam telah menganjurkan untuk diumumkan ke khalayak umum agar pernikahan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat lain, namun setelah adanya aturan tentang pembatasan pengunjung yang membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akat nikah di KUA karena pandemi Covid-19, tidak sedikit masyarakat yang pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Pasalnya masyrakat beranggapan bahwa aturan tersebut hanya dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat yang mayoritas masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak percaya terhadap Virus Covid-19, ditambah lagi tidak adany bukti masyarakat yang secara pasti terjangkit Virus tersebut, namun meski demikian, juga tidak sedikit masyarakat yang juga mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan Bersama, mengingat ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu ada dua permasalaan dalam penelitian ini Pertama bagaimana pro kontra dapat terjadi pada masyarakat Kecamatan Pegantenan, Kedua upaya apa saja yang diajukan oleh pegawai KUA Kecamatan Pegantenan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi, dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dalam pelaksanaan penelitiannya. Meskipun demikian banyak masyarakat Kecamatan tidak percaya terhadap aturan yang diberikan dan lebih memilih menikahkan keluarganya kepada tokoh masyarakat.
Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby
Ketika perceraian telah sah diputus oleh pengadilan, maka tidak serta-merta persoalan hukum selesai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menekankan pada mepat fokus pembahasan, yaitu duduk perkara, legal reasoning, metode penemuan hukum dan analisis pemenuhan asas dalam putusan. Adapun hasil akhirnya, yaitu bahwa meskipun hak pengasuhan sebelumnya telah diberikan kepada ibu berdasarkan putusan sebelumnya, sang ayah mengajukan gugatan pencabutan ḥaḍānah dengan alasan keterbatasan akses terhadap anak. Majelis hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif Pasal 105 KHI, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak berdasarkan hasil asesmen profesional dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kemudian metode penemuan hukum yang digunakan dalam perkara ini bersifat kombinatif. Hakim menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis dengan tetap merujuk pada sumber hukum Islam, hukum positif nasional, dan asas kemaslahatan dalam maqāṣid asy-syarī’ah. Adapun dari perspektif pemenuhan asas-asas hukum, putusan ini telah mencerminkan kehati-hatian hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Aṣ-Ṣulḥu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Akad Ba’i as-Salam: Perspektif Imam Sayyid Sabiq
Akad ba’i as-salam menjanjikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak, dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa antara pihak penjual dan pembeli akibat keterlambatan pengiriman, penurunan kualitas barang, bahkan kegagalan total dalam memenuhi kewajiban. Dengan ini perlu kiranya konsep penyelesaian dengan damai (aṣ-ṣulḥu), yang dalam hal ini teori Sayyid Sabiq dijadikan sebagai pendekatan yang tepat dalam perdamaian tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun dengan menelaah keseluruhan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad ba’i as-salam dalam praktik muamalah modern memiliki ciri khas berupa keabsahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kontrak yang bersifat mengikat secara hukum, serta hubungan yang erat antara tingkat risiko dan kepercayaan antarpihak. Pemikiran Imam Sayyid Sabiq mengenai aṣ-ṣulḥu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pendekatan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam. Konsep aṣ-ṣulḥu menurut Sayyid Sabiq menyajikan kerangka teoretis yang kokoh sekaligus panduan praktis dalam menangani konflik yang muncul dalam pelaksanaan akad ba’i as-salam.
Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat
Ulama di Aceh memiliki peran historis sebagai penasihat agama bagi penguasa, namun dalam konteks pemerintahan saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan pengawasan syariat Islam tetap relevan dan efektif dalam sistem pemerintahan sekuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, melalui wawancara dengan Ketua MPU Aceh Barat serta observasi langsung di kantor MPU. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Aceh Barat memiliki tiga komisi utama, yaitu Komisi Fatwa, Komisi Ekonomi, dan Komisi Dakwah, yang berperan dalam menjaga serta membimbing umat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, MPU menghadapi kendala seperti pluralitas masyarakat, perbedaan interpretasi ajaran Islam, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi agar peran ulama tetap kuat dan pengawasan syariat Islam dapat berjalan secara efektif dalam sistem pemerintahan saat ini.
Analisis Hukum atas Sengketa Donasi Yayasan Novi dan Agus: Isu Transparansi, Penyalahgunaan Dana dan Peran Mediasi dalam Penyelesaiannya
Artikel ini mengupas sengketa donasi antara Yayasan Novisebagai penggalang donasi dan Agus sebagai penerima donasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengobatan mata Agus akibat penyiraman air keras diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar hutang keluarga. Kurangnya transparansi Agus dalam melaporkan mutasi, penggunaan dana serta pengungkapan bahwa jumlah donasi mencapai 1,5 miliar, bukan 500 juta seperti yang dilaporkan sebelumnya, memicu konflik lebih lanjut. Meskipun sudah ada mediasi yang difasilitasi oleh Denny Sumargo, sengketa berlanjut ketika Agus menuntut Novi (Pemilik Yayasan Pertiwi) atas pencemaran nama baik. Dalam pendekatannya, Artikel ini menggunnakna pendekatan Normatif-Yuridis dengan penyajian kualitatif deskriptif yang mana bahan data didapat dari sumber sekunder seperti Jurnal, laporan media dan pernyataan publik dari pihak Yayasan Novi dan Agus baik dari podcas dan lain-lainnya. Adapaun hasil dari penelitian ini antara lain; (1) Terdapat hukum yang dapat dijadikan landasan dari konflik ini baik secara Hukum Perdata Maupun Pidana; (2) Mediasi sebagai Penyelesaian alternative dianggap tidak mampu meredam konflik Sengketa (3) Penyelesaian sengketa yang inovatif tetap perlu berpijak pada prinsip good governance, legalitas, dan akuntabilitas social separti serap aspirasi.
Peran Negosiasi Aparat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan
Penelitian ini membahas praktik penyelesaian sengketa waris melalui negosiasi di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Permasalahan waris sering kali menjadi sumber konflik antar anggota keluarga, terutama jika tidak ada kejelasan pembagian aset atau komunikasi yang baik antar ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan etnografi untuk menggali secara mendalam proses negosiasi yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyelesaikan konflik waris secara kekeluargaan, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa sebagai mediator. Kepala desa berperan penting dalam memfasilitasi musyawarah, memberikan solusi alternatif, dan menjaga hubungan sosial agar konflik tidak berlarut. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan persepsi ahli waris, emosi yang memuncak, serta kurangnya pemahaman hukum waris. Namun, pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan prinsip-prinsip negosiasi terbukti efektif dalam menciptakan penyelesaian yang damai dan berkeadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran kepala desa dan pendekatan budaya lokal dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.
Optimalisasi Mekanisme Non-Ligitasi Sengketa Tanah Oleh Kepala Desa: Sebuah Tinjauan Literatur
Dewasa ini sering terjadi sengketa tanah di dalam masyarakat, baik sengketa antara individu maupun antar kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dialami oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah di Masyarakat tidak sepenuhnya efektif, meskipun demikian kepala desa mempunyai kewajiban menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah pertanahan di desa untuk menjaga ketertiban di wilayahnya dengan memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi di desa. (2) Mediasi yang menjadikan Kepala Desa sebagai mediator tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena mediasi yang dilakukan oleh kantor desa cenderung hanya berupa perjanjian perdamaian oleh kedua belah pihak, yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun kalah atau dikenal dengan win-win solution.
Istinbath Hukum Islam dengan Konsep Nasikh dan Mansukh: Masa Iddah Perempuan Sebab Suami Meninggal
Penelitian ini membahas konsep nasikh dan mansukh dalam hukum Islam, khususnya terkait masa iddah perempuan yang ditinggal suami karena kematian. Fokus utama adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip nasakh berperan dalam menentukan ketentuan masa iddah dan relevansinya dalam konteks hukum yang berkembang. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, mengumpulkan data dari berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa iddah, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, memiliki berbagai jenis berdasarkan situasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi perubahan hukum yang terjadi akibat nasakh, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum Islam, khususnya mengenai praktik masa iddah dan penerapan nasakh dalam konteks yang relevan.
Modernisasi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Temuan Studi Kasus di Keluarga Kiai Desa Prajjan
This study examines the dynamics of the application of the concept of kafa'ah (equality) in marriage among Kiai's children in Prajjan Village, Camplong, Sampang, with the aim of understanding changes in perceptions of marriage criteria in social and religious contexts. Using a qualitative approach and case study method, this study found that although equality in lineage is still dominant, there is a shift in thinking among the younger generation who have begun to consider aspects of taqwa, morals, and religious commitment as important criteria in choosing a spouse. The findings suggest that education level and social experience influence flexibility in the application of the concept of kafa'ah, with Kiai's children who have formal education being more open to more inclusive interpretations. The research also proposes modifications to the concept of kafa'ah to include broader spiritual and moral dimensions, in accordance with Islamic principles of justice. The implications of these findings are important for policy makers, educators and religious leaders in developing a balanced approach to social and religious norms, as well as opening up opportunities for further research into the evolution of traditional norms in contemporary Muslim communities.
Copyright (c) 2024 At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Pembatasan Pergaulan Calon Suami dan Istri Pada Masa Pertunangan dalam Perspektif Sadd Al-Dzari’ah: Studi Kasus di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
Islam has its own ethics in social interactions and in introducing men and women, known as ta'aruf (introduction). Engagement is considered a "sign of commitment" for the woman, signifying that she should not be proposed to by other men. This research employs a qualitative approach, using two data collection techniques: semi-structured interviews and observations. The results of the study show that the community's view on the social behavior of engaged couples in Ambat Village perceives the actions of a prospective husband frequently visiting his fiancée's home or riding together as somewhat inappropriate. The restrictions imposed by parents in Ambat Village are a form of sadd al-dzari'ah, which means that an action, although permissible in principle, may sometimes lead to harm (mafsadah), such as being alone in seclusion (khalwat), engaging in intimate acts, or other behaviors prohibited by Islamic law. The restriction of interactions between prospective husbands and wives during the engagement period falls under the category of prioritizing the prevention of harm (mafsadah) over achieving benefit (maslahah).
Asas Keadilan dan Kepatuhan Hukum: Kajian Komparasi Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Criminal law is generally derived from Western legal systems, which focus on a set of principles aimed at protecting public interests and maintaining social order. In contrast, Islamic criminal law, based on the teachings of the Qur'an and Hadith, emphasizes a holistic approach to justice that encompasses moral and spiritual aspects, with the primary goal of protecting the maqasid al-shariah (the objectives of Sharia), which include the preservation of religion, life, intellect, lineage, and property. This study aims to analyze how the principles of criminal law affect society in the context of justice and compliance with the law. Through a comparison of these two sets of principles, the study seeks to provide an understanding of the application of conventional criminal law and Islamic criminal law in societal life. This research employs a qualitative method with a normative approach, and the findings indicate that although there are fundamental differences between Western and Islamic criminal law principles, both share the same objective of upholding justice and maintaining social order
Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Politik Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
This article aims to discuss the concepts of justice and gender equality in the Indonesian political context, by referring to the perspective of positive law and Islamic law. Gender justice is defined as fair treatment of women and men in various aspects of life, including in politics. This research identifies the challenges faced in achieving gender equality, such as discrimination and the absence of women's participation in political decision making. Through an analysis of the Al-'Adl principle and the principle of equality before the law, this article emphasizes the important role of the state in empowering women and eliminating gender inequality. This research uses a normative approach by conducting a literature study as a data collection method, then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that awareness of justice and the elimination of gender discrimination is the key to creating conditions where women and men have equal rights and opportunities. It is hoped that this article can contribute to policy makers and society regarding gender equality and encourage joint efforts to achieve gender justice and equality in Indonesian politics.
Dinamika Integrasi Teori Hukum Global dalam Evolusi Sistem Hukum Indonesia
This article discusses the dynamics of law in Indonesia in an effort to integrate global legal theories into the national legal system. In the context of globalization, the interaction between international law and national law has become increasingly complex, influencing various aspects of societal life. This research analyzes how Indonesia faces the challenges and opportunities arising from the influence of global law, as well as the strategies implemented to adapt and integrate global legal principles without disregarding local values. Through a qualitative approach and analysis of various regulations and legal practices, the findings indicate that although there are obstacles in the integration process, there are also progressive initiatives in formulating legal policies that are responsive to global developments. This journal is expected to contribute to the understanding of the relationship between national and international law and provide recommendations for the formulation of more effective legal policies in Indonesia
Action in the City of Padangsidimpuan: Analysis of Fatwa Number 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian Struggle in the Perspective of Maslahah
The boycott of products is a form of protest or expression of disappointment by the people of Padangsidimpuan against the Israeli residents who are attacking the Palestinian people. This research focuses on analyzing the MUI Fatwa No. 83 of 2023 on the Legal Status of Supporting the Palestinian Struggle from the perspective of al-Ghazali's concept of Maslahah. Interestingly, the MUI Fatwa has consistently served as a fundamental basis for Indonesian Muslims in jihad responses to various international issues, prompting the author to delve deeper into this Fatwa and describe the phenomena occurring around it. This research is qualitative in nature (field research) with a descriptive approach. The results of this study indicate that the product boycott campaign called for by the people of Padangsidimpuan is part of the defense of the Palestinian people against Israel's military aggression. This is in line with MUI Fatwa No. 83 of 2023, which states that it is obligatory to support Palestine as fellow Muslims are in urgent need of assistance (dharurat). Al-Ghazali's Maslahah views that this product boycott can protect the religion and lives of the Palestinian people, in accordance with maslahah daruriyyat. Moreover, this boycott plays a significant role in raising social awareness and Islamic solidarity on global issues, and serves as a diplomatic tool to pressure those involved in oppression, in line with maslahah hajiyyat. Additionally, the product boycott reflects the moral and ethical commitment of the community in supporting justice and human rights, consistent with the concept of maslahah tahsiniyyat.
Judi Online dan Kerentanan Pernikahan: Studi Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia
There are several factors that contribute to the occurrence of online gambling, including economic, environmental, religious, curiosity and the desire to try, as well as perceptions of the chances of winning. This writing uses a qualitative research method, with data collection techniques in the form of library research consisting of books, scientific journals, mass media, the internet, and other references. The results of this study show that the number of divorces due to online gambling has continued to increase over the past five years, from 2020 to 2024. This number increased by 32% in one year and skyrocketed by 142.6%. By mid-2024, the number of divorce cases caused by online gambling had reached 2,000, which caught the attention of the government. In response, several steps have been taken, such as tightening regulations to curb the spread of online gambling, blocking online gambling sites, providing counseling and rehabilitation for those addicted to online gambling, and offering guidance and education for couples, both those preparing for marriage and those already married, about the dangers of online gambling to the harmony of family life
Analisis Literatur tentang Implementasi Hukum dan Tantangan Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah
This study examines the implementation and challenges of mudharabah financing in Islamic banking through a systematic literature review. Mudharabah financing is an important Islamic financial instrument, but its implementation still faces various obstacles. Using thematic analysis of relevant articles, journals and books, this study aims to identify common challenges and best practices in the implementation of mudharabah. The results are expected to provide a comprehensive insight into the obstacles faced by Islamic banks in implementing mudharabah financing, as well as strategies that have proven effective in overcoming these challenges. The findings can serve as a reference for practitioners and policy makers in optimizing the role of mudharabah financing in the Islamic banking sector.